Ponorogo-jatimsatu.com-Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) tahun 2023 yang digelar Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Rabu (22/3/2023), mendapat perhatian khusus Ketua DPRD Ponorogo.
Sunarto, Ketua DPRD Ponorogo menyampaikan sejumlah catatan dari wakil rakyat agar arah kebijakan pembangunan satu tahun kedepan berpihak pada masyarakat. Selain itu Pemkab untuk berkolaborasi dengan Legislatif yakni DPRD sebagai salah satu lembaga kontrol pemerintahan.
Diantaranya Sunarto juga mendesak agar Bupati Sugiri Sancoko dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Ponorogo agar bisa menyelesaikan masalah anjloknya harga gabah ditingkat petani dan kelangkaan pupuk subsidi.
"Agar petani tidak resah dengan hal tersebut, maka meminta peran serta Bupati, KP3 yang secara aturan diberi kewenangan untuk mengatasi persoalan ini," terangnya.
Lebih lanjut, Sunarto juga mendesak agar Pemkab memaksimalkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga bisa pembangunan di Ponorogo. Selain itu sumber pendapatan asli daerah dari pajak, retribusi, dan lainnya, Pemkab harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
"Untuk anggaran pemilu tahun 2024 yang dianggarkan Pemkab, jangan sampai mengalahkan anggaran program prioritas yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Supaya pos anggaran ini tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat," jelasnya.
Sunarto menambahkan agar Mekanisme check and balance antara DPRD dan Pemkab menjadi salah satu kunci sukses dalam mewujudkan pembangunan pada tahun 2024, dan Pemkab harus mengakomodir itu.
"DPRD Ponorogo meminta agar pokok pikiran ini segera di masukkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai dokumen penting dalam realisasi RKPD tahun 2024,"pungkasnya.(adv/dd)
Posting Komentar