Ponorogo, jatimsatu.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ponorogo menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan efisien, dengan mengikuti Zoom Meeting nasional yang membahas tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait penggunaan gas LPG di lingkungan pemasyarakatan.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis pagi (8/5) ini diikuti secara aktif oleh Plt. Kepala Rutan Ponorogo, Jumadi, bersama jajaran struktural dan staf pegawai di Ruang Rapat Zona Integritas (ZI) Rutan Ponorogo. Dalam pertemuan virtual tersebut, BPK RI menyampaikan sejumlah catatan penting mengenai pengelolaan energi, serta langkah-langkah yang perlu segera diambil oleh masing-masing satuan kerja.
Jumadi menuturkan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari komitmen nyata Rutan Ponorogo dalam menjaga integritas pengelolaan aset negara. “Ini adalah momentum evaluasi yang sangat kami apresiasi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memastikan pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Diskusi berlangsung dinamis, dengan penekanan pada pentingnya tertib administrasi, pelaporan yang akurat, dan penguatan pengawasan internal. Hasil pembahasan telah didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur serta ditembuskan kepada Dirjen Pemasyarakatan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Gun Gun Gunawan, menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran dan aset. “Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya slogan, tapi fondasi utama pelayanan publik di pemasyarakatan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Rutan Ponorogo menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti temuan dan arahan yang diberikan. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Rutan Ponorogo terus melangkah maju mewujudkan pelayanan yang profesional, efisien, dan berintegritas tinggi demi mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di lingkungan pemasyarakatan.(abw)
Posting Komentar