PONOROGO, JATIMSATU.COM – Suara desa tidak berhenti di tingkat lokal. Aspirasi masyarakat dari Kabupaten Ponorogo turut dibawa ke panggung nasional melalui kehadiran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Kabupaten Ponorogo bersama jajaran pengurus dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKSI 2026 di Gedung Parlemen, Jakarta.
Forum nasional tersebut menjadi ruang strategis bagi para kepala desa untuk menyatukan perspektif, menyampaikan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus merumuskan rekomendasi yang diharapkan menjadi policy input bagi pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa.
Rakernas AKSI diikuti kepala desa dari 28 provinsi serta 160 kabupaten/kota di Indonesia. Dari Ponorogo, delegasi DPC AKSI membawa sejumlah aspirasi yang sebelumnya dihimpun dari masyarakat untuk dibahas dalam forum tersebut.
Ketua DPC AKSI Kabupaten Ponorogo, Mustofa Arifin, mengatakan keikutsertaan pihaknya bukan sekadar memenuhi agenda organisasi. Ada sejumlah kebutuhan masyarakat desa yang dinilai penting untuk mendapatkan perhatian dalam national policy framework.
“Mulai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diharapkan segera beroperasi agar bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” kata Mustofa saat dihubungi, Sabtu (12/9/2026).
Mustofa yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, menambahkan, aspirasi yang dibawa tidak hanya berkaitan dengan koperasi desa. Sejumlah isu fundamental lainnya juga menjadi perhatian, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut menjadi bagian penting dalam membangun desa yang mandiri dan memiliki daya saing. Karena itu, suara masyarakat desa perlu ditempatkan sebagai grassroots perspective dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan.
“Berbagai aspirasi ini kita sampaikan dalam Rakernas di Jakarta. Hasilnya dituangkan dalam rekomendasi yang dihasilkan, dan di dalamnya juga terdapat aspirasi dari masyarakat kita,” ujarnya.
Ia menegaskan, AKSI diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya para kepala desa, tetapi juga mampu menjalankan fungsi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal implementasi berbagai kebijakan di tingkat desa.
“Intinya kita semua siap menjalankan hingga mengawal kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.
Rakernas AKSI tersebut dibuka langsung Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa serta Sari Yuliati di Gedung Parlemen, Jakarta.
Forum tersebut menghasilkan delapan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari policy input dari pemerintahan desa untuk memperkuat arah pembangunan sekaligus memastikan kebijakan sosial dan ekonomi semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.(dd)
Posting Komentar