PONOROGO, JATIMSATU.COM – Tata kelola aset tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menjadi sorotan setelah muncul temuan dugaan ketidaktertiban dalam mekanisme penyewaan di sejumlah wilayah. Persoalan yang mencuat bukan sekadar menyangkut nilai sewa, tetapi juga legalitas perjanjian, keberadaan bangunan permanen di atas lahan aset daerah, hingga pemanfaatan tanah oleh penyewa dari luar daerah.
Kabag Tipikor Pungli BAPAN Ponorogo, Wakidi, mengungkapkan pihaknya telah melakukan investigasi di sejumlah wilayah di Ponorogo. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan dugaan praktik penyewaan tanah milik Pemkab kepada petani dengan nilai berkisar Rp2,8 juta hingga Rp3 juta per kotak. Namun, transaksi tersebut disebut belum disertai dokumen perjanjian sewa resmi.
"Petani hanya diberi kuitansi saja tanpa perjanjian kontrak selayaknya penyewa lahan aset milik Pemkab. Selain itu ada bangunan permanen yang didirikan di atas lahan aset milik Pemkab, yang tentu ini diduga menyalahi mekanisme sistem sewa aset," paparnya.
Wakidi menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, pemanfaatan aset milik daerah tanpa kejelasan administrasi dan mekanisme hukum berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengawasan maupun pengamanan kekayaan daerah.
Bahkan, dari hasil investigasi yang dilakukan, pihaknya menemukan dugaan penyewaan tanah aset daerah kepada petani yang berasal dari luar Ponorogo.
"Harapan kami, berbagai temuan di lapangan ini dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah agar penggunaan aset tanah sesuai regulasi atau aturan yang berlaku. Bahkan kita temukan ada tanah yang disewakan kepada petani dari luar kota. Persoalan ini perlu diselesaikan agar tidak merugikan pemerintah daerah," tegas Wakidi.
Menanggapi informasi dan temuan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPPKAD Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi, menyatakan pemerintah daerah akan melakukan inventarisasi serta mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.
Saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026), Judha menyampaikan akan menugaskan bidang aset untuk melakukan analisis langsung guna mengetahui kondisi, status, dan pola pemanfaatan tanah yang dilaporkan masyarakat.
“Ya, tentunya itu nanti akan kita inventarisir. Kita opname, artinya kita cocokkan. Dan mungkin saya menugaskan dari bidang aset untuk melakukan analisis di lapangan seperti apa yang terjadi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, apabila aset tanah tersebut memang dimanfaatkan melalui mekanisme sewa, seluruh prosesnya harus diperiksa dan dipastikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan aset daerah, menurutnya, tidak boleh dilakukan tanpa landasan hukum dan administrasi yang jelas.
Persoalan tersebut semakin penting karena aset tanah Pemkab, termasuk tanah eks bengkok dan kekayaan daerah lainnya, merupakan potensi ekonomi yang semestinya dikelola secara tertib dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, Judha mengakui regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) terkait tata kelola barang milik daerah masih dalam tahap finalisasi atau pembahasan bersama DPRD. Sementara aturan teknis mengenai mekanisme penyewaan, termasuk tanah eks bengkok, juga membutuhkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati (Perbup).
“Harapan kita, payung hukumnya segera diperdakan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah sehingga kita bisa mengoperasionalkan tata kelola aset ataupun kekayaan barang milik daerah ini,” jelasnya.
Mengenai penentuan nilai sewa, Judha menyebut pemerintah daerah tidak bisa menetapkan besaran harga secara sepihak. Penilaian harus melibatkan tim appraisal yang memiliki kompetensi untuk menentukan nilai aset dan kewajaran tarif sewa berdasarkan kondisi objek yang dinilai.
Hal itu juga berlaku terhadap aset tanah yang mengalami perubahan kondisi, termasuk apabila di atas lahan yang sebelumnya kosong telah berdiri bangunan permanen. Keberadaan bangunan tersebut harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam menghitung nilai kekayaan daerah dan kewajaran pemanfaatannya.
"Selain nilai sewa, mekanisme dan jangka waktu pemanfaatan aset juga perlu diatur secara terperinci melalui peraturan bupati (Perbup), termasuk ketentuan mengenai luas tanah yang disewakan dan periode penyewaannya," katanya.
Rangkaian temuan dan penjelasan tersebut menyisakan sejumlah persoalan yang perlu segera dijawab pemerintah daerah. Mulai dari kejelasan status penyewa, dasar penetapan tarif, kelengkapan dokumen kontrak, legalitas bangunan permanen di atas tanah aset, hingga kepastian penerimaan sewa yang masuk ke kas daerah.
Inventarisasi yang dijanjikan Pemkab Ponorogo menjadi langkah awal. Namun, langkah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh dan transparansi hasilnya kepada publik. Sebab, aset tanah milik daerah merupakan kekayaan masyarakat yang pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar tercatat dalam administrasi, tetapi juga terjamin legalitas pemanfaatan dan kontribusi pendapatannya bagi daerah.(dik)
Posting Komentar