Ponorogo, jatimsatu.com — Suasana berbeda tampak di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ponorogo, Senin pagi ini. Bukan hanya rutinitas pengamanan atau pembinaan, tetapi juga kedatangan tamu penting dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Bawaslu datang untuk melakukan koordinasi awal terkait pemutakhiran data pemilih menjelang Pemilu 2029—khususnya bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masih memiliki hak pilih. Sebuah langkah nyata untuk memastikan bahwa suara mereka tetap didengar dalam pesta demokrasi mendatang.
Kepala Rutan Ponorogo, M. Agung Nugroho, menyambut langsung kehadiran jajaran Bawaslu. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan terbuka, dibahas berbagai aspek teknis: dari mekanisme pendataan, verifikasi identitas, hingga strategi pemutakhiran data yang efektif dan akurat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo menggarisbawahi pentingnya keadilan pemilu bagi seluruh warga negara. “Ini bukti bahwa negara tidak memandang latar belakang—siapa pun yang berhak memilih, harus difasilitasi. Termasuk saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa pidana,” ujarnya penuh semangat.
Pernyataan tersebut diamini Karutan Ponorogo. Menurutnya, hak konstitusional warga binaan adalah bagian dari tugas negara yang tak boleh diabaikan. “Kami sangat mendukung penuh upaya pemutakhiran data ini. Setiap WBP yang memenuhi syarat tetap berhak untuk menentukan masa depan bangsanya,” kata Agung.
Sinergi antara Bawaslu dan Rutan Ponorogo ini menjadi cermin dari semangat demokrasi yang inklusif—yang tak berhenti pada bilik suara, tetapi juga menyentuh dinding-dinding lembaga pemasyarakatan. Di balik jeruji, harapan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah bangsa tetap menyala.
Dengan koordinasi awal ini, diharapkan langkah-langkah selanjutnya dapat berjalan lebih terarah, memastikan Pemilu 2029 mendatang benar-benar menjangkau semua kalangan, tanpa kecuali.(abw)
Posting Komentar