Ponorogo, jatimsatu.com – Dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Ponorogo menggelar kegiatan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), perekaman biometrik, serta pemadanan data kependudukan bagi warga binaan, Senin (27/4).
Kegiatan yang dilaksanakan di area layanan kunjungan Rutan Ponorogo ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait permintaan bantuan perekaman data kependudukan dan pemadanan NIK bagi tahanan dan narapidana.
Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara Rutan Ponorogo dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam memberikan layanan “jemput bola”. Upaya ini dilakukan agar warga binaan tetap memperoleh hak identitas kependudukan secara menyeluruh meskipun tengah menjalani masa pidana.
Dalam prosesnya, petugas melakukan verifikasi dan pemadanan data terhadap warga binaan. Dari hasil tersebut, ditemukan sebanyak 8 warga binaan dengan data kependudukan yang belum valid sehingga memerlukan tindak lanjut perbaikan. Sementara itu, 2 warga binaan berhasil menjalani perekaman biometrik sebagai bagian dari proses penerbitan dokumen kependudukan resmi.
Langkah ini dinilai strategis dalam mendukung tertib administrasi kependudukan di lingkungan pemasyarakatan. Selain itu, validitas data juga menjadi faktor penting dalam menunjang proses pembinaan serta mempermudah akses warga binaan terhadap berbagai layanan publik.
Kepala Rutan Ponorogo, Muhammad Agung Nugroho, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam memenuhi hak dasar warga binaan, khususnya di bidang administrasi kependudukan.
“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh warga binaan memiliki identitas yang sah sehingga memudahkan dalam mengakses berbagai layanan, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar. Diharapkan, melalui validasi data ini, seluruh warga binaan dapat memiliki data kependudukan yang akurat dan terintegrasi secara nasional, sekaligus mendukung akses terhadap layanan publik seperti jaminan kesehatan serta menyemarakkan rangkaian HBP ke-62.(abw)
Posting Komentar