Ponorogo, Jatimsatu.com – Kebijakan mutasi kepala sekolah di Kabupaten Ponorogo kembali menjadi sorotan. Penyerahan 149 Surat Keputusan (SK) mutasi, perpanjangan, dan penugasan ASN guru sebagai kepala sekolah pada 15 April 2026 menyisakan tanda tanya, terutama terkait penunjukan Kuat, S.P sebagai Kepala SMPN 1 Ponorogo.
Pasalnya, Kuat sebelumnya menjabat sebagai kepala SMPN 3 Ngrayun dan kini dipercaya memimpin SMPN 1 Ponorogo yang dikenal sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Reyog.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nurhadi Hanuri, menegaskan bahwa mutasi tersebut bukan keputusan instan, melainkan melalui mekanisme sistem yang terintegrasi secara nasional.
“Pengisian kepala sekolah sekarang menggunakan aplikasi KSPS dari Kementerian Pendidikan yang terhubung dengan IMUT BKPSDM dan BKN. Semua melalui sistem,” tegasnya saat ditemui, Rabu (22/4).
Ia menjelaskan, proses seleksi telah berlangsung sejak Oktober 2025 melalui tahapan verifikasi dan validasi yang ketat. Dari total 56 satuan pendidikan yang berpotensi mengalami mutasi, hanya enam yang memenuhi kriteria berdasarkan sistem tersebut.
Nurhadi juga meluruskan bahwa kepala SMPN 1 Ponorogo saat ini bukan berasal dari sekolah satu atap, melainkan dari SMPN 3 Ngrayun. Menurutnya, pemerintah daerah hanya berperan sebagai pengguna sistem, sementara hasil akhir sepenuhnya merupakan keluaran aplikasi.
“Peran Bupati hanya memastikan proses berjalan objektif sebelum menandatangani SK. Hasilnya murni dari sistem,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengacu pada regulasi terbaru, yakni Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, yang memungkinkan mutasi kepala sekolah dilakukan setelah menjabat minimal dua tahun. Sistem tersebut juga memiliki indikator bagi kepala sekolah aktif yang membuka peluang rotasi lintas wilayah.
Dengan mekanisme ini, diharapkan proses mutasi kepala sekolah dapat berjalan lebih transparan, objektif, dan berbasis kinerja, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ponorogo.(abw)
Posting Komentar