Ponorogo, 24 Juni 2026, jatimsatu.com – Tata kelola pemerintahan desa menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional, terutama setelah desa memperoleh kewenangan yang semakin besar dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Di tengah tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang semakin kuat, praktik penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan kepemimpinan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Persoalan inilah yang menjadi fokus kajian Tatik Sri Wulandari, mahasiswa Doktor Konsentrasi Politik Hukum Islam Program Studi Doktor Studi Islam (DSI) Pascasarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Melalui disertasi berjudul “Rekonstruksi Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Perspektif Politik Hukum Berbasis Etnografi untuk Mewujudkan Good Governance: Studi Kasus di Desa Kalimalang Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, Tatik berupaya mengungkap bagaimana praktik tata kelola pemerintahan desa tidak hanya dibentuk oleh regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya lokal, dan otoritas keagamaan yang hidup dalam masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami secara mendalam relasi antara hukum, kekuasaan, budaya, dan praktik pemerintahan yang berkembang di tingkat desa. Berbeda dengan pendekatan normatif yang menitikberatkan pada aspek regulasi, penelitian ini menyoroti bagaimana nilai-nilai sosial dan aktor-aktor lokal turut membentuk proses pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Salah satu temuan penting yang diungkap dalam penelitian tersebut adalah peran signifikan otoritas keagamaan, khususnya para kiai, dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Menurut Tatik, dalam konteks Desa Kalimalang, keberadaan kiai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi aktor sosial yang memiliki pengaruh kuat dalam membangun legitimasi kebijakan, menjaga harmoni sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan desa.
Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan yang ditransmisikan melalui kepemimpinan kiai turut berkontribusi dalam membentuk budaya pemerintahan yang menjunjung integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, konsep good governance tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme administratif dan regulatif, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di tengah masyarakat.
Temuan tersebut dipresentasikan dalam Seminar Hasil Penelitian Disertasi yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Studi Islam (DSI) Pascasarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada Rabu, 24 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DSI Pascasarjana dalam mendorong lahirnya penelitian-penelitian doktoral yang mampu menjawab persoalan nyata masyarakat melalui pendekatan akademik yang multidisipliner dan kontekstual.
Sebagai program doktor yang menaungi berbagai konsentrasi keilmuan, DSI Pascasarjana terus memberikan ruang akademik bagi mahasiswa untuk mengembangkan kajian-kajian inovatif dalam bidang pendidikan Islam, hukum Islam, politik hukum Islam, bimbingan dan penyuluhan Islam, serta berbagai disiplin keilmuan lainnya. Seminar hasil penelitian menjadi forum ilmiah yang memungkinkan mahasiswa memperoleh masukan kritis sekaligus memperkuat kontribusi akademik penelitian yang dilakukan.
Seminar hasil penelitian disertasi Tatik Sri Wulandari dipimpin oleh Prof. Dr. Abdul Mun’im, M.Ag selaku Ketua Sidang. Bertindak sebagai Promotor sekaligus Penguji I, Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag, Direktur Pascasarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besari PonorogoÙˆ Dr. Lukman Santoso, M.H. hadir sebagai Co-Promotor sekaligus Penguji II dan Dr. Basuki, M.Ag sebagai penguji III / Ketua Prodi Studi Islam Program Doktor Pascasarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Dalam sesi pemaparan, Tatik menjelaskan bahwa konsep good governance yang berkembang dalam literatur administrasi publik perlu dibaca kembali dalam konteks masyarakat desa Indonesia yang memiliki karakter sosial dan budaya yang khas. Menurutnya, keberhasilan tata kelola pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola modal sosial, membangun kepercayaan publik, serta mengakomodasi peran aktor-aktor strategis yang memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat.
Diskusi akademik berlangsung dinamis dengan menyoroti berbagai aspek penting, mulai dari konstruksi politik hukum pemerintahan desa, relevansi pendekatan etnografi dalam studi hukum dan pemerintahan, hingga posisi otoritas keagamaan dalam sistem tata kelola pemerintahan lokal. Para penguji memberikan sejumlah masukan terkait penguatan kerangka teoritik, pendalaman analisis politik hukum, serta pengembangan model rekonstruksi tata kelola pemerintahan desa yang dapat diterapkan pada konteks sosial yang lebih luas.
Kegiatan ini kembali menegaskan peran Program Studi Doktor Studi Islam (DSI) Pascasarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo sebagai pusat pengembangan keilmuan yang mendorong lahirnya penelitian-penelitian unggul, inovatif, dan responsif terhadap berbagai persoalan sosial, hukum, pendidikan, dan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.(*)
Posting Komentar