Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri, Kamis (30/7). Rapat ini menjadi tindak lanjut langsung atas arahan Presiden dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026.
Forum strategis tersebut dihadiri para pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Wakapolda dari daerah rawan Karhutla secara virtual, serta kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas. Konsolidasi lintas sektor itu difokuskan untuk menyatukan langkah menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026.
Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan pentingnya memperkuat mitigasi sejak tahap prabencana melalui pendekatan berbasis data, kesiapsiagaan personel, serta kolaborasi lintas instansi. Seluruh jajaran kepolisian diminta memperbarui pemetaan wilayah rawan Karhutla, melakukan verifikasi titik panas (hotspot) secara langsung di lapangan, memperkuat sistem peringatan dini, serta mengintensifkan patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Langkah mitigasi juga diperluas hingga menyentuh masyarakat di wilayah rawan. Bhabinkamtibmas bersama Babinsa diarahkan melakukan pendataan kondisi lapangan, mulai dari ketersediaan sumber air, potensi kekeringan, kondisi lahan pertanian, hingga kebutuhan bantuan sosial adaptif apabila dampak El Nino semakin meningkat.
Di sisi teknologi, Polri mengoptimalkan command center yang telah terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau perkembangan hotspot secara real time. Penggunaan drone, kamera pengawas (CCTV) di pos pemantauan, serta sistem informasi kebakaran menjadi instrumen penting dalam memperkuat deteksi dini sehingga setiap potensi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Upaya preventif tersebut telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan di lapangan. Hingga saat ini, Polri telah melaksanakan 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat Polda, 180 kegiatan kesiapan aksi, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas bersama Babinsa. Selain itu, lebih dari 168.500 patroli terpadu darat maupun perairan telah digelar di berbagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap Karhutla.
Penguatan kapasitas personel juga terus dilakukan. Sebanyak 48.368 personel Sabhara dan 23.360 personel Brimob disiagakan untuk mendukung operasi penanganan Karhutla. Dukungan tersebut diperkuat dengan penerapan sistem rayonisasi antar-Polres dan antar-Polda sehingga mobilisasi personel maupun peralatan dapat dilakukan secara cepat sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Tidak hanya mengedepankan pencegahan, Polri juga memastikan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hingga Juni 2026 tercatat 118 penyelidikan, 30 penyidikan, serta 115 tersangka telah diproses secara hukum. Penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang memerintahkan, membiayai, maupun memperoleh keuntungan dari praktik pembakaran, termasuk korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa konsolidasi nasional tersebut merupakan bentuk respons cepat institusi Polri dalam menerjemahkan arahan Presiden menjadi langkah nyata yang terukur.
"Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman bagi Polri untuk memperkuat mitigasi sejak dini. Seluruh jajaran telah bergerak melalui patroli terpadu, penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mencegah kebakaran sebelum meluas sekaligus mengurangi dampak El Nino terhadap masyarakat," ujar Johnny.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar setiap kebijakan yang telah diarahkan Presiden dapat diterjemahkan menjadi tindakan konkret, mulai dari pencegahan, penanganan saat kebakaran terjadi, penegakan hukum, hingga pemulihan pascabencana.
Melalui konsolidasi nasional tersebut, Polri menegaskan komitmennya menjadikan pencegahan sebagai strategi utama menghadapi ancaman El Nino dan Karhutla. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat diharapkan mampu meminimalkan risiko bencana, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.
Posting Komentar