PONOROGO, JATIMSATU.COM – Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) bersama Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar konsultasi publik studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Kamis (8/10/2026), dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat setempat.
Konsultasi publik ini menjadi bagian dari proses penyusunan kajian AMDAL untuk memastikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat memperhatikan aspek lingkungan, sosial, serta keberlanjutan dan dapat diterima masyarakat sekitar.
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Babadan, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo Sapto Jatmiko, Plt Kepala Dinsos P3A Ponorogo Toni Sumarsono, Lurah Kadipaten Aji Condro Purnomo, serta tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna dan unsur terkait lainnya.
Plt Kepala Dinsos P3A Ponorogo Toni Sumarsono mengatakan, konsultasi publik menjadi wadah untuk menyampaikan informasi sekaligus menghimpun saran, masukan, dan tanggapan masyarakat maupun para pemangku kepentingan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan penting bagi tim kajian dalam penyusunan dokumen AMDAL.
"Ini menjadi wadah untuk menyampaikan informasi sekaligus menghimpun saran, masukan, dan tanggapan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat," kata Toni.
Ia menyebut, pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan berdiri di atas lahan seluas lebih dari 42 ribu meter persegi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat optimal, khususnya dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Dengan luas 42 ribu lebih, kita berharap melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait, pembangunan Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan pendidikan serta mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas," tegasnya.
Toni menambahkan, Dinsos P3A Ponorogo berkomitmen mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, proses pembangunan tetap harus mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, dan berwawasan lingkungan.
"Hasil dari pertemuan ini kita ajukan ke tim kajian AMDAL. Setelahnya, kita akan kembali melakukan pertemuan agar tidak ada permasalahan di kemudian hari dengan warga," tandasnya.
Sementara itu, Plt Kepala DLH Ponorogo Sapto Jatmiko menilai konsultasi publik memiliki arti penting karena pembangunan Sekolah Rakyat bersinggungan langsung dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Ia berharap masyarakat mendukung rencana tersebut karena Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah pusat.
"Kami berharap warga sekitar mendukung kegiatan Sekolah Rakyat karena ini merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto. Jarang-jarang desa atau kelurahan ditunjuk mendapatkan program Sekolah Rakyat. Rugi kalau tidak kita terima, karena banyak manfaatnya," paparnya.
Sapto juga meminta masyarakat segera menyampaikan kepada pemerintah apabila terdapat persoalan terkait batas tanah maupun bidang lahan yang berpotensi terdampak pembangunan.
"Monggo segera ditanyakan dan segera diselesaikan agar nantinya tidak ada permasalahan di kemudian hari setelah pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan," terangnya.
Di sisi lain, Lurah Kadipaten Aji Condro Purnomo mengaku menyambut baik pelaksanaan konsultasi publik tersebut. Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat berpotensi memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kelurahan Kadipaten.
Ia berharap masyarakat setempat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat terlibat dalam proses pembangunan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.
"Kita harapkan pekerjanya bisa diambil dari warga sekitar, sesuai kemampuan dan skill-nya," harap Aji Condro.
Konsultasi publik tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kadipaten tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mendapat perhatian terhadap aspek lingkungan dan aspirasi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Posting Komentar