Ponorogo-jatimsatu.com-Demi menyelesaikan persoalan pungutan di SMP Negeri 1 Ponorogo, Komisi D DPRD Ponorogo Selasa 3 Oktober 2023, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) denga Kepala Dinas Pendidikan dan beberapa staf dinas Pendidikan.
Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Pamuji SPd saat dikonfirmasi sejumlah awak media menjelaskan jika rapat ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik bersama kepala dinas, tujuanya meningkatkan mutu pendidikan di Ponorogo.
Menurut Pamuji, terkait surat edaran sumbangan yang viral di Masyarakat, pihak sekolah tidak dapat disalahkan mengingat Undang-Undang Pendidikan memperbolehkan sekolah untuk meminta sumbangan kepada wali murid sepanjang tidak memberatkan siswa dan orang tua atau wali murid.
“Pada saat rapat itu sudah saya sampaikan,terkait sumbangan itu, bagi wali murid yang tidak mampu silahkan mengajukan keringanan, bahkan kalau memang tidak mampu silahkan mengajukan biar gratis. Tadi kepala dinas pendidikan telah memberikan informasi bahwa akan melakukan kajian ulang”. ucapnya.
Pamuji menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati bersama kepala dinas dan kepala sekolah untuk meninjau ulang jumlah sumbangan yang diminta oleh sekolah.
Perlu diketahui, persoalan yang muncul dan sempat viral adalah terkait permintaan sumbangan sekitar total Rp 500 juta di SMP Negeri 1 Ponorogo kepada seluruh siswa Angkatan Baru atau kelas 7 untuk membeli mobil inova baru, komputer dan alat musik. Hal ini yang menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo.
Sementara itu, Kepala dinas Pendidikan, Nurhadi menandaskan pihaknya akan mengambil keputusan setelah adanya kesepakatan dalam diskusi nanti.
"Kita akan melihat perkembanganya dulu, nanti bagaimana, sementara yang sudah membayar, silakan anggaran bisa dipakai untuk apa saja, namun yang belum membayar sementara tidak perlu harus membayar. Biar menunggu ada kepastian sumbangan yang akan diberikan regulasinya seperti apa," katanya.(dd)
Posting Komentar