JAKARTA, JATIMSATU.COM – Desa didorong tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi tampil sebagai episentrum pembangunan nasional. Penguatan pemerintahan desa, ekonomi berbasis potensi lokal hingga ketahanan pangan dinilai menjadi bagian strategis untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan berdaya saing.
Semangat tersebut mengemuka dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) 2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Rakernas tersebut dibuka Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati, serta Ketua AKSI Irawadi.
Forum nasional tersebut dihadiri para kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota. Pertemuan ini menjadi strategic forum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintahan desa dengan pemerintah pusat sekaligus menyerap berbagai aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di tingkat akar rumput.
Usai membuka Rakernas, Dasco mengatakan hasil pembahasan AKSI nantinya akan dituangkan dalam sejumlah rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Desa.
“Setelah Rakernas mereka akan memberikan rekomendasi hasil Rakernas kepada pemerintah melalui Menteri Desa tentunya,” kata Dasco dalam konferensi pers usai pembukaan.
Menurut Dasco, rekomendasi tersebut memiliki arti penting bagi penguatan arah pembangunan nasional yang dimulai dari desa, sekaligus mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pemerintah terbuka untuk membahas berbagai rekomendasi yang lahir dari Rakernas AKSI bersama DPR RI.
“Program Pak Prabowo banyak sekali di desa: ada koperasi desa, BUMDes, ada desa tematik. Intinya, kami siap bersama dengan AKSI mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, yaitu membangun dari desa dan pengentasan kemiskinan sekaligus pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal AKSI Eko Mulyadi, S.IP., M.Pd., mengatakan Rakernas tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga momentum untuk membangun stronger synergy antara pemerintah pusat dan pemerintahan desa dalam mengawal agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
“Sebagai kepala desa bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR juga kementerian terkait adalah hal yang sangat kami banggakan,” ucapnya.
Kepala Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, tersebut menegaskan AKSI berkomitmen untuk membantu sekaligus mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat.
“Tentu berbagai masukan, saran dan pendapat akan kita sampaikan agar program-program pemerintah dapat berjalan lebih baik,” pungkas Eko.(*)
Posting Komentar