PONOROGO, JATIMSATU.COM – Waktu terus bergerak. Konstelasi politik Ponorogo perlahan memasuki fase yang semakin dinamis. Sejumlah nama mulai mengemuka dalam bursa calon wakil bupati, sementara komunikasi politik di berbagai lini mulai menemukan bentuknya.
Di tengah political landscape tersebut, nama Teguh Wiyono, tokoh muda asal Bajang, Kecamatan Balong, mulai menjadi salah satu figur yang menarik perhatian. Karakter muda, gagasan inovatif, serta jejaring komunikasi yang dibangunnya dengan berbagai elemen menjadi bagian dari dinamika yang kini berkembang.
Ditemui secara khusus, Kamis (10/9/2026), Teguh Wiyono berbicara terbuka mengenai langkah politik yang sedang dijalaninya. Ia menyebut komunikasi dengan Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita hingga kini tetap berlangsung baik.
Menurut Teguh, komunikasi tersebut dibangun dalam koridor profesional, terutama menyangkut gagasan dan masukan mengenai arah pembangunan Kabupaten Ponorogo.
“Bagi saya, kedekatan bukan sekadar soal hubungan personal. Yang lebih penting adalah bagaimana hubungan itu memberikan manfaat konkret bagi Ponorogo,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah program dan jejaring nasional yang menurutnya tengah diupayakan untuk dibawa masuk ke Ponorogo. Di antaranya program revitalisasi sekolah yang diproyeksikan menyasar 10 sekolah pada 2026 dan 40 sekolah pada 2027, revitalisasi 10 puskesmas, program beasiswa kedokteran ke luar negeri, peluang pendidikan bagi anak-anak Ponorogo melalui skema beasiswa, serta program pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
Bagi Teguh, political connection semestinya tidak berhenti pada komunikasi, tetapi harus memiliki tangible impact bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan. Menurutnya, visi dan misi pemerintahan yang telah berjalan tidak semestinya diputus hanya karena terjadi perubahan figur dalam kepemimpinan.
“Visi dan misi yang sudah dibangun harus dilanjutkan. Kita tidak mungkin mengubah seluruh arah pembangunan di tengah jalan. Yang diperlukan adalah continuity, bagaimana program yang sudah baik diperkuat dan disempurnakan hingga 2029,” tegasnya.
Partai Politik dan Peta Koalisi
Dalam perjalanan menuju bursa wakil bupati, Teguh mengakui komunikasi dengan partai politik terus dilakukan. Ia menyebut partai bukan sekadar kendaraan politik, melainkan platform untuk memperjuangkan gagasan pembangunan.
“Dalam konteks politik, partai bagi saya merupakan kendaraan sekaligus fasilitator untuk mengabdikan diri dalam pemerintahan. Saya sudah menyampaikan dokumen, visi-misi, komitmen, profil, dan berbagai persyaratan kepada partai yang sedang saya jajaki,” jelasnya.
Namun, ia memahami bahwa keputusan mengenai rekomendasi sepenuhnya menjadi kewenangan struktur partai.
Komunikasi juga dilakukan dengan jajaran partai politik, baik di tingkat Jawa Timur maupun Ponorogo. Teguh mengaku berdialog dengan sejumlah pengurus untuk memahami persoalan, aspirasi, sekaligus ekspektasi politik mereka terhadap masa depan Ponorogo.
Menurutnya, hubungan eksekutif dan legislatif harus berada dalam satu garis sinergi.
“Pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri. Eksekutif dan legislatif harus selaras. Tanpa sinergi, sebaik apa pun program yang dirancang akan sulit berjalan optimal,” katanya.
Selain agenda politik, menurut Teguh, relasi personal dan profesional yang telah terbangun sebelumnya juga menjadi bagian dari political networking yang kini ia rawat.
Menjaga Komunikasi Lintas Elemen
Teguh tidak hanya mengandalkan komunikasi dengan elite politik. Ia juga mulai memperluas engagement dengan berbagai elemen masyarakat.
Kiai, tokoh masyarakat, budayawan, ketua kelompok Reog, pengrajin, hingga masyarakat di tingkat bawah menjadi bagian dari ruang komunikasi yang ia bangun.
“Saya turun untuk mendengar langsung apa yang menjadi harapan masyarakat. Bagi saya, aspirasi masyarakat harus menjadi foundation dalam setiap langkah,” ujarnya.
Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang santri, Teguh mengaku memiliki kedekatan dengan lingkungan Nahdlatul Ulama, termasuk Ansor, Banser, dan sejumlah tokoh senior NU.
Ia juga kembali bersilaturahmi dengan para kiai yang sebelumnya pernah memberikan dorongan kepadanya.
“Saya datang untuk meminta doa, restu, dan masukan. Nasihat para kiai tetap menjadi bagian penting dalam menentukan langkah,” katanya.
Sementara dengan Muhammadiyah, komunikasi juga terus dibangun. Salah satu jembatannya adalah latar belakang pendidikan Teguh yang pernah ditempuh di lingkungan Universitas Muhammadiyah.
Ia menyebut komunikasi dengan sejumlah tokoh Muhammadiyah dilakukan untuk menyerap pandangan dan harapan terkait masa depan Ponorogo.
Menurut Teguh, perbedaan latar belakang organisasi maupun kelompok tidak seharusnya menjadi barrier dalam membangun daerah.
“Harapan saya, NU, Muhammadiyah, tokoh masyarakat, budayawan, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat bisa berada dalam satu kepentingan yang sama, yaitu membangun Ponorogo,” tegasnya.
Muda, Tetapi Memilih Turun
Teguh menyadari usianya masih relatif muda. Namun, ia melihat usia bukan alasan untuk berhenti belajar maupun mengambil bagian dalam proses pembangunan.
“Saya memang masih muda dan masih harus banyak belajar. Karena itu, langkah ini tidak saya anggap sebagai perjalanan seorang diri. Saya membutuhkan nasihat para kiai, masukan tokoh masyarakat, komunikasi dengan partai, dan tentu kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Meski mekanisme pengisian wakil bupati nantinya tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, Teguh menilai membangun komunikasi dengan publik tetap menjadi hal penting.
Baginya, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengenal figur yang sedang berproses, memahami gagasannya, sekaligus menilai kapasitas dan komitmennya.
“Minimal masyarakat tahu siapa yang sedang berproses, apa gagasannya, dan apa yang ingin dilakukan untuk Ponorogo. Setelah itu, biarkan masyarakat memberikan penilaian,” pungkasnya.(dd)
Posting Komentar